Rupiah adalah simbol rasa percaya diri Bangsa Indonesia, cerminan kolektif rasa kepercayaan diri sebuah bangsa kepada negara, kepada institusi dan kepada diri mereka sendiri sebagai warga negara. Uang hanyalah konstruksi imajiner yang mendapat legitimasi karena manusia percaya padanya, ucap YN. Harari suatu ketika. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka runtuh pula tatanan yang dibangunnya. Pada 8 April 2025, nilai tukar rupiah mencapai rekor terendah di angka 16.850 per dolar AS, melampaui level saat krisis moneter 1998 yakni 16.800 per dolar AS. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam bukanlah kabar burung. Ia hadir seperti pancaroba, datang berkala tapi tak pernah benar-benar disiapkan. Kali ini, rupiah terjun bebas. Penyebabnya pun beragam mulai dari manuver suku bunga The Fed di Washington, hingga ketidakpastian politik dalam negeri.
Kenaikan suku bunga AS — yang oleh Joseph Stiglitz dikritik sebagai kebijakan global yang abai terhadap negara berkembang membuat modal asing seperti gelombang air surut. Ia cepat hilang dan tak menoleh ke belakang. Sementara pemerintah kita lupa bahwa investor membaca angka, bukan retorika. Kita sakit karena imun kita sudah lemah sejak awal. Inflasi tak terkendali, defisit dianggap biasa dan korupsi merajalela hingga menjadi budaya.
Kestabilan nilai tukar rupiah bukan hanya urusan eksternal. Di dalam negeri, kita sedang menikmati pertunjukan teatrikal. Harga-harga kebutuhan pokok melambung naik, drama di daerah yang rame-rame mengeluhkan dampak berlakunya Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 namun tidak untuk merampingkan birokrasi yang dirasa terlalu gemuk. Inflasi merayap, seperti ular yang diam-diam mematuk daya beli rakyat. Defisit anggaran menjadi sebuah kebiasaan yang diberi stempel pembenaran melalui capaian pertumbuhan. Jika tidak demikian, maka bolehlah hal defisit itu menyasar pada besaran nilai anggaran yang mesti di pangkas habis karena dinilai pemborosan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Sebuah isyarat dari negara, kehadiran Inpres tersebut menjadi semacam deklarasi bahwa hidup boros dengan uang negara tak lagi relevan dalam tahun-tahun kedepan. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, disusul pemotongan dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Inpres bukan keputusan populer, akan tetapi keberanian untuk bilang cukup layak dicatat. Inpres ini hadir seperti sisa logika yang belum sepenuhnya mati di tubuh negara bernama Indonesia.
Ekonom Ha-Joon Chang pernah berkata, Ekonomi adalah ideologi yang menyamar sebagai ilmu. Dan di negeri ini, ideologi itu dikendalikan oleh segelintir elit. Rakyat yang panik bukan karena kurs dolar naik, tapi karena harga cabai dan beras melebihi batas kewajaran daya beli rakyat miskin. Ketika kepercayaan publik kepada pemerintah runtuh, maka rupiah akan kehilangan nilai — tidak hanya karena spekulasi pasar, juga bisa disebabkan karena relasi psikologis antara rakyat dan negara sudah mulai koyak. Hal yang tak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi Bank Sentral atau operasi pasar.
Nilai rupiah adalah barometer kepercayaan publik terhadap negara dalam menjaga kepentingan bersama. Seperti yang diingatkan Hannah Arendt, bahwa krisis kepercayaan sebagai bentuk terburuk dari kehancuran politik. Menghadapi depresiasi rupiah, pemerintah mengumumkan berbagai paket kebijakan, termasuk kemudahan investasi, insentif fiskal, dan pengurangan impor melalui Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS). Depresiasi rupiah juga dipengaruhi oleh defisit transaksi berjalan yang membengkak, mencapai 8,85 miliar dolar AS atau 0,6 persen dari PDB pada 2024, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 1999, Gus Dur mengambil alih negara yang nyaris bangkrut secara moral dan finansial. Di tengah hantaman badai, ia bergegas memulihkan dan membangun kembali sistem pajak yang adil, menerapkan efisiensi belanja negara sehingga menekan peluang terjadinya praktek korupsi dan memprioritaskan efektivitas program sosial. Manuver Gus Dur merupakan langkah kebijakan yang dirasa ganjil oleh banyak orang dan tentunya meresahkan bagi kalangan elit disekitar nya.
Bandingkan dengan era Prabowo saat ini yang dipenuhi oleh jargon-jargon di sekitar birokrasi tambun dan proyek-proyek mercusuarnya. Pemerintahan Prabowo mewarisi situasi yang belum pulih sepenuhnya. Di balik narasi ekonomi rakyat, kita tidak berharap melihat jejak-jejak rente dan transparansi anggaran yang macet. Gus Dur memilih jalan reformasi fiskal. Prabowo mesti memastikan dan berkomitmen membangun pondasi kesadaran publik yang lebih sehat dan waras. Prabowo diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih luas bagi kebijakan fiskal kedepan.
Anjloknya nilai mata uang rupiah adalah peringatan sekaligus pesan, bukan malapetaka. Ia mengajak kita untuk merekonstruksi ulang, model ekonomi ideal seperti apa yang hendak kita bangun bersama juga bagi ekonomi nasional.
Seperti kata Slavoj Žižek, masalah dunia ini adalah kekurangan imajinasi politis. Kita perlu membayangkan kembali ekonomi yang tak hanya stabil, tapi juga adil dan jujur — sesuatu yang kini terdengar seperti utopia, tetapi tetap layak diperjuangkan.
Dan ingat ! ketika uang kehilangan esensinya, bangsa ini akan benar-benar jatuh miskin.
* Penulis merupakan Pemerhati Budaya.
